Sabtu, 07 Maret 2009

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.

Premis : Penanganan Kemiskinan di Indonesia belum komprehensif
Fakta : Kondisi kemiskinan di Indonesia semakin memburuk.
Kesimpulan :Diperlukan Strategi penanganan kemiskian secara terpadu dan komprehensif, melalui suatu kesepakatan nasional mulai dari pusat sampai ke daerah otonom, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
I. Kondisi Indonesia
Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia belum juga berhasil keluar dari krisis tersebut sampai saat ini. Indonesia pernah meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis namun tidak juga berhasil. Tanggal 5 Novermber 2007 Indonesia memperoleh bantuan IMF US $ 10 Milyar. Bantuan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, perbaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan restrukturisasi ekonomi Indonesia. Namun bantuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Akhirnya dimasa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri memutuskan hubungan dengan IMF. Namun bangsa Indonesia tidak juga berhasil mengatasi krisis. Padahal beberapa Negara yang mengalami krisis, seperti Korea Selatan, Thailand, Philipina dan Malaysia telah menjalankan program recovery ekonomi secara bertahap menuju kearah pemulihan, bahkan beberapa Negara sudah pulih. Malaysia tanpa bantuan IMF berhasil mengatasi krisis. Demikian pula dengan Korea Selatan dengan bantuan IMF juga berhasil keluar dari krisis. Sedangkan Indonesia baik dengan bantuan IMF maupun tanpa bantuan IMF ternyata belum berhasil mengatasi krisis. Bahkan sampai saat ini pengaruh krisis masih sangat terasa dalam perekonomian Indonesia. Faktor utama yang menghambat pemulihan ekonomi Indonesia adalah menyangkut stabilitas politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan kepastian hukum. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Indonesia.

II. Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Kondisi kemiskinan sebelum krisis 1997 menurun. Sejak tahun 1976 sampai 1997 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan drastis. Tahun 1976 angka kemiskinan tercatat 40,1 % dari penduduk Indonesia atau sekitar 54,2 juta jiwa. Tahun 1981 menurun menjadi 26,9 % atau 40,6 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 1990 turun lagi menjadi 15,1 % atau 22,5 juta jiwa. Tahun 1996 kemiskinan di Indonesia mengalami puncak penurunan sebesar 11,3 % atau 22,5 juta jiwa. Namun setelah terjadi krisis angka penduduk miskin kembali meningkat. Tahun 1998 penduduk miskin kembali meningkat 24,23 % atau 49,5 juta jiwa. Sedikit menurun tahun 2001 sekitar 18,95 % atau 37,3 juta jiwa. Namun padat tahun 2002 angka kemiskinan kembali naik mencapai 19,3% atau 38,5 juta jiwa. Setelah itu jumlah penduduk miskin cenderung menurun sampai tahun 2005 menjadi 15,97 %. Namun tahun 2006 kemiskinan kembali meningkat cukup drastis menjadi 17,75 % atau 39,30 juta jiwa. pada akhir tahun 2007 menurut cacatan Badan Pusat statistik penduduk miskin di Indonesia sedikit lebih baik dari tahun 2006 yaitu 16,58 % atau 37,17 juta jiwa. namun menurut catatan bank Dunia 49 %. kendati terjadi penurunan sekitar 2,13 juta jiwa tetapi kemiskian di Indonesia masih tetap tinggi dibanding kondisi sebelum terjadi krisis tahun 1997 sebesar 11,3 %.
Pada awal masa pemerintahan SBY-JK menjanjikan penurunan jumlah orang miskin dan pengangguran dalam lim tahun. Ditagetkan angka kemiskian turun menjadi 8% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2009. Sedangkan angka penganguran 5,1 % dari jumlah penduduk. Tetapi fakta dan data menunjukan kegagalan pemerintahan SBY-JK dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Sebaliknya yang terjadi justru kemiskinan dan pengangguran meningkat. Majala foreign policy (Juli 2007) memaparkan hasil riset lembaga The Fund for peace tentang Negara-negara yang gagal didunia dalam menangani kemiskinan. Indonesia termasuk Negara yang gagal dalam penanganan kemiskinan karena berada pada peringkat 60 dari 177 negara. Heritage Foundation juga melaporkan indeks kebebasan ekonomi Indonesia berada pada peringkat 110 dari 157 negara, sedangkan indeks kualitas hidup 71 dari 111 negara. Sementara menurut International Transparancy indeks KKN Indonesia termasuk tertinggi didunia yaitu 130 dari 163 negara. Bank dunia melaporkan angka kemiskinan Indonesia sebesar 49 %, bukan 16,5 % seperti yang diajukan oleh Badan Pusat Statistik.
Menurut laporan Bank Dunia Indonesia merupakan Negara yang menggunakan pendekatan pembangunan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, sebelum terjadi krisis. Namun setelah krisis mulai terlihat adanya kelemahan dalam pendekatan pembangunan. Penduduk miskin bukanlah menurun tetapi justru mengalami persoalan yang semakin meluas dan serius. Penanganan kemiskinan tergantung pada kue pembangunan. Alokasi anggaran pembangunan akan menentukan proporsi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Akibatnya upaya pelaksanaan pembangunan tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat lokal, bahkan tidak koperatif dengan kelompok-kelompok miskin yang tersebar didaerah-daerah, bahkan sampai kedesa-desa..
Hal itu dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskian dan kelaparan Kedua indeks ini ternyata sangat parah terjadi di daerah-daerah pedesaan. Pada tahun 2007 indeks kedalaman kemiskian di daerah perkotaan 2,15 sedangkan di daerah pedesaan 3,78. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan 0,57. Sedangkan didaerah pedesaan 1,09.
Dengan demikian kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih parah dari daerah perkotaan di Indonesia. Kesenjangan antara penduduk miskian di daerah perkotaan dan pedesaan cukup tinggi. Hasil susenas (Nasional Socio economic survey) menunjukkan sekitar 69 % penduduk di daerah pedesaan termasuk kategori miskin. Sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Tantangan lain yaitu bahwa kemiskinan juga dialami kaum perempuan yang ditunjukan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka indeks pembangunan gender (Gender-related development index-GDI), dan angka indeks pemberdayaan gender (Gender Empowerment Measurement-GEM).
Besarnya jumlah penduduk miskin ternyata dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan. Selama bulan Maret 2006 sampai Maret 2007 garis kemiskian Indonesia naik sebesar 9,67 % yaitu dari Rp.151.997 tahun 2006 menjadi Rp. 166.967 pada tahun 2007. Komoditi yang paling banyak berpengaruh terhadap penduduk miskin adalah beras, disamping kebutuhan pokok lain seperti gula, terigu, minyak goreng dan kebutuhan lain. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan, maka perumahan memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat, yang ditunjukan oleh angka indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2002 sebesar 0,692. Sedangkan indeks kemiskinan manusia Indonesia (IKM) tercatat 0,178. Ternyata lebih rendah dari beberapa Negara di Asia seperti Malaysia, Thailand, Philipina, dan singapura. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia lebih parah dibanding beberapa Negara Asia lainnya.
Hal ini sejalan dengan upaya menurunkan proporsi penduduk miskin yang menderita kelaparan menjadi setengah antara tahun 1990 sampai tahun 2015 sesuai tujuan Milenium Development Goals. Untuk mencapai tujuan Mileniun Development Goals pada tahun 2015, maka Indonesia sudah harus mendorong investasi bagi berbagai sektor, terutama yang terkait dengan kelompok masyarakat miskin. Untuk itu langkah yang harus dilakukan adalah dengan menciptakan stabilitas ekonomi makro, yang ditunjang dengan tingkat inflasi yang rendah, tingkat suku bunga yang rendah, nilai tukar rupiah yang stabil, dan terjaganya kesinambungan fiscal dan neraca pembayaran. Stabilitas Ekonomi Makro mutlak diperlukan agar dapat berputarnya kegiatan ekonomi dengan lancar, yang pada akhirnya memberi konstribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja seluas mungkin. Disamping itu perlu penciptakan iklim invetasi dengan melakukan reformasi mendasar dalam kehidupan masyarat, terutama masyarakat miskin.

III. Masalah UKM

Salah satu reformasi mendasar yang harus dilakukan yaitu dengan mendorong perkembangan UKM sebagai cikal bakal kemandirian usaha. Pengembangan UKM perlu dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh kredit mikro. Hal itu mengingat UKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Dimasa krisis trend perkembangan UKM justru semakin meningkat. Jumlah UKM tahun 1998 sebanyak 36.815.409. Usaha ini ternyata mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 54.673.684 orang. Sedangkan pada tahun 2000 meningkat menjadi 39.042.079 usaha, dengan menyerap tenaga kerja74.746.551. UKM harus terus dikembangkan, dan kendala yang dihadapi UKM harus diatasi, dengan menyesiapkan Kredit Mikro yang memadai untuk mendorong peningkatan pendapatan kelompok miskin yang tersebar pada kelompok informal pada berbagai daerah di Indonesia. Hal itu karena konstribusi pertumbuhan ekonomi 3-4 % merupakan konstribusi dari sektor informal.

IV. Masalah Otonomi

Tantangan lain dalam penanganan kemiskinan adalah otonomi daerah, yang berdampak pada meningkatknya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskian. Dalam era desentralisasi saat ini peran daerah sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan secara nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun secara keseluruhan pendekatan penanganan kemiskinan di Indonesia masih dilakukan secara parsial. Oleh karena itu diperlukan suatu rumusan penanganan kemiskian sesuai dengan kondisi daerah yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif bersama masyarakat miskin dengan pemerintah pusat, maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta stockholder lainnya. Pemberdayaan masyarakat lokal sudah saatnya dikembangkan sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Masalah pangan
Indonesia kini sedang menghadapi krisis pangan. Harga sembako seperti beras, gula dan minyak goring semakin hari semakin tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Akibatnya prahara kekurangan pangan dan gizi merebak dimana-mana. Indonesia telah kehilangan swasembada pangan dan produksi beras semakin menurun. Pada tahun 2007 produksi gabah kering yang direncanakan 53,1 juta ton menurun 1,2 juta ton dari tahun 2006. Indonesia kini menempuh kebijakan mengutamakan impor, membuat petani semakin miskin, karena intensif impor dinikmati oleh petani Negara pengekspor. Fakta dan data impor pangan Indonesia menunjukkan angka-angka sebagai berikut :
a) Beras sebanyak 2,5 juta ton / tahun terbesar didunia.
b) Gula sebanyak 2,0 juta ton / tahun terbesar kedua didunia.
c) Kedelei sebanyak 1,2 juta ton/tahun
d) Jagung sebanyak 1,3 juta/ton pertahun
e) Gandung sebanyak 5,0 juta ton/tahun
f) Sapi sebanyak 550.000 ekor/tahun
g) Garam sebanyak 1,5 juta ton / tahun.

V. Masalah Minyak, Pertanian dan Kehutanan

Sesungguhnya tahun 2007 merupakan pertama kali dalam sejarah Indonesia terjadi deficit neraca perdagangan minyak mentah. Pada periode Januari sampai dengan September 2007 ekspor hasil minyak Indonesia tercatat US $ 2.124 milyar. Sedangkan impor mencapai US $ 8.688 milyar. Dilain pihak impor migas meningkat 4,7 % disbanding tahun 2006. Sedangkan dibidang pertanian dan kehutanan Pemerintah lebih melayani permintaan luar negeri minyak kelapa sawit mentah (CPO) ketimbang kepentingan dalam negeri. Tahun 2006 lalu 53 % CPO diekspor ke Eropa. Akibatnya minyak goring langka dan harga didalam negeri meloncat. Potret ini menujukan ketidak adilan oleh Negara terhadap petani. Sebaliknya pengurasan sumber daya alam telah mendatangkan bencana yang justru memperparah keadaan masyarakat miskin.

Program Penanggulangan Kemiskinan
Selama ini Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai pioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Kabijakan penanggulangan kemiskinan merupakan pioritas pembangunan jangka menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Berbagai kebijakan dalam RPJM tahun 2004-2009 diharapkan dapat menurunkan persentase penduduknmiskin hingga 8,2 % pada tahun 2009.
Kebijakan pemerintah itu sebagai wujud gerakan bersama mengatasi persoalan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan millenium (MDGs), maka dirumuskan strategi Nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK) yang disebut Nasional strategy for Poverty Reduction. Strategi tersebut telah disusun melalui proses partisipasi dengan melibatkan stockholder. Disampaing itu sekitar 60 % pemerintah kabupaten/kota telah membentuk komite penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penanggulangan kemiskinan di daerah serta mendorong gerakan nasional mengatasi kemiskinan.
Langkah pioritas dalam jangka pendek, pertama untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melalui :
1. Penyediaan sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama pada daerah-daerah yang langkah air bersih.
2. Pembangunan jalan, jembatan dan dermaga terutam di daerah-daerah terisolasi dan tertinggal.
3. Restribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrument dana alokasi khusus.
Kedua untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui bantuan modal usaha dan kredit mikro. Sedangkan yang ketiga khususnya untuk pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara langsung, melalui pendidikan gratis wajib belajar Sembilan tahun.
Untuk mencapai ketiga langkah tersebut dikembangkan budaya pembangunan pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan peran aktif masyarakat terutama masyarakat miskin mulai dari perencanaan program, penentuan kebijakan, maupun pelaksanaan program serta monitoring, dan evaluasi. Namun sampai saat ini belum ada program penanganan kemiskian secara komprehensif. Untuk itu diperlukan strategi penanganan kemiskinan secara nasional.
Tindakan yang cepat untuk membantu Indonesia menghindari dampak sosial akibat krisis ekonomi yaitu dengan melakukan reformasi sektoral jangka panjang dengan terfokus pada pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan untuk menjawab kebutuhan penduduk miskin. Oleh karena itu perlunya langkah-langkah perlindungan sosial terutama terhadap penduduk yang rentang terhadap kemiskinan. Jaminan sosial disektor non formal, para petani dipedesaan, nelayan, dan para pekerja yang memperoleh pendapatan tidak tetap. Oleh karena itu program penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan masyarakat miskin, dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu langkah yang harus ditempuh Indonesia adalah melibatkan segenap lapisan masyarakat
dalam penyusunan strategi nasional pengurangan kemiskian di Indonesia.
Penanganan kemiskinan melalui program penguranan kemiskinan perlu dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui stabilisasi ekonomi makro yang memberikan dampak pada ekonomi mikro, yaitu dengan menciptakan iklim investasi terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi, yang mencakup distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok masyarakat miskin.
VI. Kesimpulan
1. Pemerintahan SBY-JK belum berhasil menurunkan angka kemiskinan selama 5 tahun seperti yang dijanjikan 8 % dan tingkat pengangguran 5,1 % pada tahun 2009 mendatang. Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.
2. Program penanganan kemiskinan di Indonesia masih dilakukan secara parsial, dan belum ada keterpaduan dari semua sektor pembangunan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Untuk itu diperlukan program penanganan kemiskinan secara komprehensif dan menyeluruh, dengan melibatkan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan dari pusat sampai di daerah otonom Provinsi, Kabupaten/ Kota.
4. Perlu upaya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian intergral dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
5. Perlu menciptakan iklim invetasi untuk membiayai pendidikan dan kesehatan,.kelompok-kelompok informal, dan pengendalian harga komoditas pertanian.
6. Subsidi minyak bagi masyarakat miskin perlu dipertahankan dan membatasi kran impor untuk hasil-hasil pertanian, sebaliknya meningkatkan produktivitas dan export hasil pertanian.
7. Perlu adanya dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah dan masyarakat yang kuat untuk mengimplementasikan Milenium Development Goals (MGDs) untuk program pengurangan kemiskinan melalui perencanaan pembangunan jangka menengah 2004 -2009 secara kongkrit.


DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. East Asia and Pacific Region, Wolrd Bank Offices Jakarta, Inviroment and
Social Development Unit (2004) : Indonesia contructing
New Startegy for Poverty Reduction

2. Badan Pusat Statistik (2007) Berita Resmi Statistik tentang tingkat Kemiskian
di Indonesia Tahun 2007

3. Position Paper, temu Konsultasi Apindo (2004) :Pengentasan Kemiskinan
Dalam prespektif dunia usaha.

4. http://www.groups.msn.com/media parlemen.

5. http:/www.undp.or.id/docs/cpd%2006.: tentang UNDP Country Programe For
Indonesia. (2006-2010).














Tidak ada komentar:

Posting Komentar